HitupMP3.comKorupsi merupakan perkara yang dapat merusak negeri di seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia. Mereka (Koruptor) tidak henti-hentinya menjalani hal yang merugikan keuangan negara ini melalui suap-menyuap, lebih-lebih merugikan keuangan penduduk Indonesia. Untuk itu, diadakan undang undang komisi pemberantasan korupsi.

Saat ini, korupsi sudah menjangkiti aparat negara dan tersuapnya anggota dewan sudah menjadi hal lumrah di setiap telinga anak bangsa. Karenanya, pada Tahun 2012, berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi, Negara Indonesia berada di urutan ke-118 dari 176 negara ‘TERKORUP’ yang di Survey Trasparency International.

Jelas, bagi setiap bangsa berkeinginan agar para tikus ini diadili. Lalu pada tahun 2003, Indonesia mendirikan undang undang komisi pemberantasan korupsi (KPK)—bertepatan dengan genapnya 10 tahun komisi UU Pemberantasan Korupsi—  dan komisi ini berhasil menyelamatkan Rp. 159,7 Triliun pada tahun 2012. Selain mengembalikan uang rakyat dari celengan koruptor sebesar Rp. 875 Miliar. 

Namun, di balik bagusnya visi dan misi, KPK sebenarnya lahir dari kemandulan, karena lembaga ini lahir pada saat minimnya kepercayaan terhadap kepolisian dan kejaksaan. Keduanya telah “mandul” dan dianggap tidak “bersih”, hingga kewenangan luar biasa diresmikan oleh para pembuat undang-undang (UU) kepada mereka (KPK), bahwa pada mulanya KPK tidak dirancang sebagai lembaga AD HOC, ia hanya hasil dari perdebatan panas panitia UU anti korupsi pada penghujung November 2002.

Buku berjudul “KPK TAK LEKANG” ini, ditulis oleh kelompok yang terdiri dari 7 orang, di antaranya adalah Djunaedi. Mereka mencoba mengajak pembaca untuk melihat kembali hasil kinerja kantor KPK dengan kaca baru yang lebih luas. Dibeberkan juga operasi penyelidikan korupsi yang terus bertebaran di segala penjuru kota Indonesia. Lebih-lebih operasi di perkantoran keuangan.

Berbicara perihal keuangan, saya teringat dengan aplikasi Sribuu. Aplikasi tersebut, merupakan Aplikasi Catatan Keuangan. Hal ini tentu sangat berguna bagi mereka yang ingin mengatur keuangannya secara profesional.

Penulis juga menceritakan kisahnya saat mengumpulkan data, tetapi hingga akhir tulisan, sang penulis tidak pernah memberi tahu masalah korupsi yang terjadi di gedung KPK. Bahkan di dalam buku itu, mereka mencamtumkan nama “KPK Sapu Abadi Anti Korupsi”. Nama ini menunjukan bahwa KPK seakan-akan bersih 100% dari korupsi. Pada kenyataannya, KPK mungkin bisa saja seperti “kejaksaan”. Lembaga yang saharusnya menetapkan sanksi pada koruptor malah tercemar oleh tikus-tikus milenial.

Ketidaksempurnaan buku ini juga jelas, karena penulis tidak mendefinisikan arti korupsi dengan jelas sebelum mengakhiri tulisannya. Tidak seperti buku “MELAWAN KORUPSI”, di sini, korupsi didefinisikan dengan kutipan ”Korupsi sudah tidak dipandang sebagai sesuatu yang ditoleransi, tetapi dipandang sebagai sesuatu yang merusak pembangunan ekonomi maupun politik”. Pada halaman lainnya, Michael Johnston juga mengartikan korupsi dengan, “Penyalahgunaan peran atau sumber daya publik untuk kepentingan pribadi”. Tidak ketinggalan pula, Progam Pembangunan Perserikatan Bangsa-bangsa (UNDP) mendefinisikan korupsi sabagai, ”Penyalahgunaan kekuasan, jabatan, atau otoritas publik demi keuntungan pribadi-melalui suap pemerasan, jual beli pengaruh, kecurangan, uang pelicin, atau penggelapan”.

Mungkin yang perlu kita ketahui, bahwa Indonesia saat ini sangat merindukan bersihnya korupsi demi kompetesi untuk memajukan bangsa.

Tanah air ini juga merindukan angota dewan berintegritas yang meyakini bahwa jabatan mereka adalah tanggung jawab dunia akhirat, bukan kemegahan serta peluang untuk menambah kekayaan semata. Tentu, kerja cerdas, cepat dan ikhlas dapat memajukan bangsa ini dari keturpurakan.

Categories: Keuangan

0 Comments

Tinggalkan Balasan

Avatar placeholder

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *